Hal ini sekaligus respon pemerintah atas pernyataan pengusaha yang meminta minimarket di daerah wisata diperbolehkan menjual minol.
"Untuk daerah wisata misalnya Bali? tidak ada pengecualian. Jadi kalau di minimarket tidak ada pengecualian," ungkap Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).
Widodo menegaskan, banyak dampak negatif bila bir dijual di minimarket. Alasannya karena letak minimarket bersinggungan dengan pemukiman masyarakat.
"Kepada generasinya muda itu. Karena minimarket sudah masuk ke daerah pemukiman itu yang kita upayakan supaya tidak bisa disalahgunakan," imbuhnya.
Bagi para konsumen yang ingin membeli dan mengkonsumsi bir, pemerintah masih memperbolehkan meski dibatasi hanya di beberapa tempat tertentu seperti hipermarket, restoran hingga hotel.
"Jadi tetap yang diperbolehkan hanya supermarket, hipermarket, restoran, hotel, bar. Seperti Senggigi itu tempatnya masuk kota dan banyak hotel-hotel dan bisa dan keuntungan negara lebih karena ada pajak sementara kalau di hipermarket itu tidak ada (tidak ada pajak)," tuturnya.
Ia juga memastikan, tidak ada pengaruh signifikan dari dikeluarkannya aturan ini. Pemilik minimarket tetap dapat berjualan produk lain yang sama sekali tidak diatur larangan penjualan.
"Pengaruhnya besar nggak? nggak juga, kan masih ada yang diperdagangkan," cetus Widodo.
(wij/rrd)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
